Wed, 19 Oct 2005 21:44:38 +0700
“Rudy Thehamihardja”
Pengakuan seorang economic Hit-man
Pengakuan seorang yang naif dan keliru
Filed under: Ekonomi & Bisnis
Pada 15 September 1999, Dana Moneter Internasional (IMF) yang sedang menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia, dalam bentuk Extended Fund Facility (EFF), meng-hentikan kerja sama ter-sebut. Ini karena Presiden B.J. Habibie menolak mengumumkan long form audit report tentang skan-dal Bank Bali.
Segera setelah putusnya hubungan itu diumumkan, perwakilan UNICEF di-Indonesia memberi per-nyata-an bahwa negara ini akan terisolasi dari sumber-sumber utang luar negeri, sedangkan pe-merintah sudah sangat kekurangan uang. Akibatnya, puluhan juta anak miskin sudah dan akan putus sekolah sambil kekurangan gizi.
Puluhan juta anak miskin ini akan tumbuh menjadi orang-orang yang tidak berpendidikan dengan otak dan fisik yang tidak normal. Mereka menjadi orang-orang tidak berguna, sehingga Indonesia akan ke-hilangan satu generasi dari penduduk-nya. Sinyalemen UNICEF di-dengungkan lebih keras dan lebih masif lagi oleh sekelompok pembentuk opini publik bangsa Indonesia.
Pendek-nya, kalau pemerintah tidak mau segera menormalkan hubungan-nya dengan masyarakat in-ternasional, kualitas manusia Indonesia akan hancur. Ini jelas sekali tersirat bahwa yang diartikan de-ngan masyarakat internasional adalah CGI, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Paris Club, London Club, dan IMF yang bertindak sebagai pemimpin.
Jadi, atas komando IMF semua lembaga itu merupakan satu kelompok yang sikap dan langkah-nya terus-menerus satu menghadapi Indonesia. Semua keputusan lembaga itu di-masyarakat-kan secara masif oleh sekelompok pembentuk opini publik tersebut.
Utang sebagai senjata
Untuk selanjut-nya, saya sebut kelompok masyarakat internasional itu ‘kartel IMF’, sedangkan se-kelompok pembentuk opini publik-yang merupakan bangsa Indonesia juga-sebagai ‘kroni.’
Para kroni ini tidak saja bertindak sebagai corong pengeras suara tetapi juga menduduki posisi stra-tegis di-pemerintahan, yang masuk ke-semua tempat ‘dipaksakan’ oleh kartel IMF.
Senjata mereka adalah besarnya utang luar negeri Indonesia yang tidak mampu dibayar lagi. Ke-nyataan ini dipakai sebagai alat penekan untuk me-maksa-kan kehendak. Utang dalam negeri pe-merintah juga harus diperbesar sebagai faktor yang lebih melemah-kan keuangan negara.
Dipakai-nya isu utang dari kartel IMF dalam jumlah besar yang tidak dapat dibayar tepat waktu oleh pemerintah Indonesia dikemukakan oleh banyak ekonom dan pengamat asing. Mereka antara lain John Pilger yang dalam bukunya, The New Rulers of the World, mengatakan”… utang luar negeri yang belum terbayar yang memaksa negara-negara termiskin membayar US$100 juta per hari kepada para kreditur Barat. Akibat-nya, sebuah dunia, dimana elit yang lebih sedikit dari satu miliar orang, me-nguasai 80% dari kekayaan seluruh umat manusia.”
Sedangkan John Perkins dalam buku-nya, Cofessions of an Economic Hit Man menulis ” … tujuan membangun proyek-proyek raksasa tersebut ialah menciptakan laba sangat besar bagi para kon-traktor-nya (asing), dan membuat bahagia sekelompok kecil elit dari bangsa penerima utang luar ne-geri, sambil memastikan ketergantungan keuangan yang langgeng (long term), dan karenanya men-cipta-kan kesetiaan politik dari negara-negara target di dunia.”
“Semakin besar jumlah utang luar negeri-nya semakin baik. Kenyataan bahwa beban utang yang akan di-kena-kan pada negara penerima utang akan menyengsarakan (deprive) rakyat-nya yang termiskin di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya untuk berpuluh-pulih tahun lamanya tidak perlu menjadi pertimbangan.”
Semua-nya itu baru saya rasakan sendiri mulai akhir 1999, sejak saya diangkat menjadi Menko Ekuin, menjadi anggota Komisi IX DPR, dan kemudian diangkat menjadi Menneg Perencanaan Pem-bangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas. Dalam semua kapasitas tersebut, saya tentu banyak ber-hubung-an dengan kartel IMF. Sebelum-nya saya adalah orang yang naif dan terseret oleh arus ke-ke-liruan yang di-cipta-kan oleh kartel IMF dan para kroni-nya. Saya juga telat mikir (telmi).
Mengapa saya naif, keliru, dan telmi?
Karena saya sangat dihantui oleh pernyataan UNICEF bahwa puluhan juta anak miskin akan putus se-kolah dan kekurangan gizi kalau hubungan dengan IMF, dalam bentuk EFF, tidak di-hidup-kan kem-bali.
Maka ketika Presiden Abdurrahman Wahid bertanya kepada saya apa prioritas saya sebagai Menko Ekuin-nya? Saya segera mengatakan:
“ Mengundang IMF kembali dan pemberantasan korupsi.”
Saya kemudian kemukakan argumentasi-nya dan langsung disetujui oleh Presiden Wahid.
Saya mendapat telepon dari Hubert Neiss yang memberi ucapan selamat kepada saya. Neiss sedang berlibur di-Australia.
Saya ‘mengemis’ kepada Neiss agar ia sudi mampir ke-Jakarta saat akan kembali ke-Washington. Ini karena saya akan menjelaskan kesungguhan pemerintahan Presiden Wahid untuk menyambung kem-bali kerja sama dengan IMF dalam bentuk yang sekeras apa-pun.
Benak saya dihantui oleh ‘puluhan juta anak miskin yang sudah putus sekolah dan kekurangan gizi.’ Neiss mengabul-kan permohonan saya dan tiga hari kemudian ia tiba di-Jakarta.
Menyepakati LoI
Neiss kemudian bersama saya menghadapi pers sambil membagi-bagikan long form audit report ten-tang skandal Bank Bali. Seminggu kemudian, delegasi IMF sudah tiba dan bekerja dengan peme-rintah Indonesia. Bentuknya seperti yang kita kenal, yaitu menyepakati apa yang dinamakan Memo-randum of Economic and Financial Program (MEFP) atau lebih dikenal dengan sebutan Letter of Intent (LoI).
Perundingan pertama gagal karena IMF minta agar bea masuk beras dan gula nol persen. Kami, dele-gasi Indonesia, tidak dapat menerima permintaan IMF karena hal itu bisa dipastikan akan menimbul-kan protes dan gejolak oleh para petani padi dan tebu.
Perundingan dilakukan sampai sembilan kali tanpa kesepakatan alias deadlock. Yang mewakili pe-merintah Indonesia adalah Jusuf Kalla sebagai Menperindag dan M. Prakosa sebagai Menteri Per-tanian.
Semua anggota delegasi IMF pulang. Beberapa hari kemudian, saya ditelepon Neiss dan ia mengata-kan bila tidak dituruti, hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional itu putus lagi.
Saya terus-menerus dihantui oleh dengungan bahwa ‘puluhan juta anak miskin putus sekolah dan ke-kurangan gizi.’ Maka saya mohon kepada Presiden Wahid agar Kepala Negara turun tangan.
Bicara langsung
Presiden Wahid kemudian berbicara langsung dengan Stanley Fischer. Deputi Direktur Pelaksana IMF untuk Asia Timur dan Pasifik itu mengabulkan permintaan Presiden Wahid agar mengenakan bea masuk untuk beras dan gula dengan angka yang disepakati bersama. Setelah mengalami tekanan yang demikian berat, kami tentu bertekuk lutut dengan bea masuk yang rendah saja.
Setelah itu, kehendak IMF di-sangat banyak bidang tidak masuk akal dan tidak ada logika-nya sama sekali. Tetapi saya terus-menerus menelan-nya sebagai pil pahit karena dengungan ‘puluhan juta anak miskin putus sekolah dan menderita kurang gizi.’
Saya sebenar-nya bingung, apa hubungan antara hal-hal yang dipaksakan IMF dan kemiskinan? Tetapi saya memang dihantui oleh dengungan tersebut, selain naif dan telmi.
Kerja sama dengan IMF berjalan mulus sampai sekarang, walaupun pemerintah harus melakukan hal-hal yang sulit dicerna akal sehat.
Kemiskinan & kurang gizi
Mengapa kemiskinan tidak berkurang dan mengapa semakin banyak orang dan anak-anak ke-ku-rangan gizi?
Mengapa kondisi menjadi semakin parah sampai terjadi busung lapar dan sudah ada yang mati ke-laparan?
Mengapa sudah ada gambar di-layar televisi anak-anak yang tinggal tulang-belulang, tidak bisa ber-gerak, dan menunggu kematian?
Setiap kali ada orang yang prihatin terhadap kemiskinan, selalu saja dijawab oleh kroni, belum seperti Etiopia yang tayangan-nya berupa anak kecil dan ibu yang sama-sama dalam proses kematian karena kelaparan.
Sekarang tayangan seperti itu dapat kita saksikan di-televisi Indonesia tentang anak-anak bangsa ini.
Dimanakah IMF beserta kartelnya?
Dimanakah Bank Dunia yang katanya spesialis dalam pemberantasan kemiskinan?
Betulkah John Pilger dan John Perkins?
Sekarang sudah mulai di-dengung-kan oleh kroni bahwa di-Indonesia sudah lama selalu terjadi ke-matian kelaparan dan busung lapar di-kantong-kantong kemiskinan. Hanya sekarang terlihat begitu dramatis karena telah terjadi hal yang membanggakan, yaitu demokratisasi, otonomi daerah, dan ke-terbuka-an.
Demokrasi berarti para petinggi negara bebas membuat kebijakan apa saja. Ini karena para petinggi itu diplih langsung oleh rakyat.
Uang dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil tidak perlu untuk orang miskin tetapi boleh dipakai untuk membeli kapal pesiar pribadi bagi para petinggi negara di-daerah. Bukan-kah mereka dipilih langsung oleh rakyat melalui proses yang paling demokratis di dunia, selain di-saksi-kan oleh begitu banyak pengamat dan pemimpin dunia?
Bagi saya, para pemimpin (bukan pejabat negara) yang prihatin dan peduli harus berbuat sesuatu. Mengenai bentuk-nya, belum ditemukan, dan karena-nya mari kita berpikir bersama-sama!
Oleh Kwik Kian Gie
Mantan Menneg PPN/Kepala Bappenas
MEDIA INDONESIA
Selasa, 28 Juni 2005
Wujud Neokolonialisme Baru
Batara M Simatupang, kandidat doktor Maastricht School of Management,
Netherlands
MERUJUK buku Confessions of an Economic Hit Man atau ‘Pengakuan (dosa) Seorang Penembak Ekonomi’ yang diluncurkan John Perkins di tahun 2004, ternyata buku ini telah membeber-kan ba-gaimana sang aktor intelek me-main-kan peran penembak ekonomi yang mempunyai tugas utama untuk meng-gelembung-kan utang negara ketiga yang memiliki sumber daya alam yang me-limpah. Petualangan Perkins ini telah dimulai sejak 1971 dan konon Indonesia telah dijadikan sebagai target operasi (TO) oleh penembak ekonomi, dengan pada puncak-nya negeri ini didera krisis ke-uangan yang sangat parah di-1997-1998.
Aktor ini telah berhasil dengan gemilang menjalankan peran-nya. Ia berhasil meng-gelembung-kan utang Indonesia, dan kemudian muncul menjadi salah satu negara pengutang terkemuka di-planet ini. Untuk Januari 2005 saja telah mencapai US$136,116 juta yang terdiri dari 58,27% pinjaman pe-merintah; 38,51% pinjaman swasta; dan 3,22% dalam bentuk surat berharga (LB-EMP BI, April 2005).
Dari sisi internal, terciptanya akumulasi utang yang menggunung, tentu tidak terlepas dari segala trik dan manuver yang meng-atas-nama-kan kepentingan rakyat, yakni peruntukannya mungkin selama ini belum sepenuh-nya di-dayaguna-kan untuk kepentingan rakyat atau negara, bahkan bisa saja terjadi kamuflase dalam bentuk pembelokan alokasi, baik itu untuk kepentingan golongan ataupun untuk kepentingan pribadi dan menjadikannya sebagai berhala baru, yaitu korupsi. Dalam menjala-nkan aksi-nya, penembak ekonomi tidak saja menciptakan perangkap korupsi dan kesempatan itu tidak berdiri sendiri. Bersamanya ada juga permainan duniawi yang nikmat atau bahkan disertai tindakan aksi yang kurang bersahabat. Dapat dikatakan pekerjaan penembak ekonomi bukanlah pekerjaan se-orang yang ‘waras’ (baca: berlawanan dengan hati nurani) sehingga dia dengan sadar meng-ungkap-kan secara terbuka ketidakwarasan yang diperankannya dari sang sutradara. Neo-kolonialis-me baru
Dari wawancara Perkins pada 9 November 2004 dengan kantor berita Democracy Now di-Amerika, ternyata Indonesia memang telah dijadikan target operasi yang secara sadar atau tidak secara perlahan telah masuk dalam perangkap. Dalam wawancara-nya ia mengatakan,
‘’It was giving loans to other countries, huge loans, much bigger than they could possibly repay. One of the conditions of the loan, let’s say a $1 billion to a country like Indonesia or Ecuador, and this country would then have to give ninety percent of that loan back to a US company, or US companies, to build the infrastructure'’.
Jadi utang yang menggunung itu bukan-lah terjadi sebagai suatu kebetulan atau kecelakaan, ia terjadi akibat akumulasi dari praktik-praktik neokolonialisme baru yang masuk sejak lama dan puncak-nya meledak pada tahun 1997-1998. Mungkin akar masalah-nya adalah pada kegiatan underground economy, baik yang dilakukan pihak asing maupun oknum domestik, dan akhir-nya berujung pada kondisi ekonomi makro Indonesia yang rentan dari serangan spekulasi. Sayang-nya, banyak anak bangsa yang kurang menyadari akumulasi ini terjadi, bahkan masih tega me-mancing di-air keruh, baik itu menamakan kepentingan rakyat, bahkan juga memanfaatkan mahasiswa dan kelompok rakyat tertentu sebagai kendaraan politik mereka.
Pada saat yang sama kita dihadapkan pada proses internal kebijakan publik pemerintah. Proses yang di-tampil-kan pemerintah melalui kenaikan BBM adalah juga sebagai wujud ‘neokolonialisme baru terhadap rakyat-nya’. Model-model seperti ini sudah dapat dianggap wajar dan lumrah. Namun dapat di-hipotesis-kan, wujud neokolonialisme hanya berganti baju dan ditata lebih apik lagi, dengan tujuan akhir bagi kemaslahatan bagi rakyat. Namun, sayang dalam praktiknya belum tampak nyata.
Pemerintah jelas memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan otoritas yang ada di-tangan-nya. Arti-nya, kalau penguasa tidak mau memerhatikan kepentingan rakyatnya secara kompromistis-logis, pada saat itulah praktik neokolonialisme pemerintah terhadap rakyatnya tengah berlangsung dengan sah. Kenapa sah? Karena pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat dan terpilih sah secara de-mokratis.
Lihat-lah praktik negara pada tingkat supermikro, rumah tangga misal-nya.
Apakah seorang anak dapat dengan sewenang-wenang diusir atau diperlakukan tidak wajar oleh orang tuanya?
Tentu sang anak memiliki hak dan kewajiban, dan itu tetap melekat walau sekecil apa pun kelak yang ia dapatkan, dia sah menyandang predikat anak guna mendapatkan hak dan kewajiban-nya. Dengan alasan pengentasan kemiskinan, kenaikan harga BBM terpaksa dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit, atau katakanlah menutup kebobolan APBN.
Apakah rakyat (seluruh rakyat, kaya dan miskin, berpendidikan atau tidak), tidak perlu mendapatkan haknya?
Padahal, selaku anak bangsa yang menjadi ahli waris sumber daya alam yang ada di negeri ini mereka punya hak menikmatinya.
Apakah kompensasi yang dihitung secara njelimet itu dapat menurunkan angka kemiskinan?
Tidak dapat diragukan, output kebijakan publik yang dikemas dari ide orang per orang itu, pada dasarnya sudah melalui proses pengkajian ilmu ekonomi secara sophisticated, padahal kita tahu ilmu ekonomi adalah ilmu andai-andai, jadi alangkah ironisnya kalau nasib rakyat juga turut diandai-andai-kan?
Bagaimana praktik ekonomi yang terjadi di pasar?
Apakah benar alokasi biaya pendidikan dan pengobatan gratis dapat terwujud pada tingkat akar rumput?
Apakah benar itu dapat menurunkan angka kemiskinan?
Lihat-lah juga, kalau kita ingin membangun masyarakat madani, kita tidak dapat membuat rakyat hanya menerima saja (seperti model kompensasi). Rakyat seharusnya tidak diberi ikan untuk makan, tetapi rakyat seyogian-ya diberi pancing untuk bisa menjadi masyarakat madani.
Pemerintah seyogia-nya harus lebih arif mendengar suara rakyatnya, kepentingan rakyatnya, bukan meng-utama-kan kepentingan konsultan-nya. Sebab, bagaimana-pun, keputusan tetap berada pada pe-merintah, bukan berada pada konsultan-nya. Tidak jarang kita saksikan, konsultan juga dapat men-jadi mitra dalam menge-gol-kan kebijakan yang di-ingin-kan pemilik-nya.
Inikah demokrasi yang kita inginkan?
Harga suatu demokrasi itu mahal, prosesnya perlu melibatkan rakyat, membutuhkan dana yang bukan sedikit (butuh proses edukasi) agar rakyat dapat melek akan hak dan kewajiban-nya, melek terhadap hukum yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga memahami bagaimana politik praktis dapat bergulir secara sehat. Sehingga bentuk-bentuk kebohongan publik semakin dapat di-tekan.
Jadi jelas-lah bagi kita, wujud neokolonialisme, apa pun bentuk dan kemasan-nya akan tetap eksis, ia tidak akan pernah mati. Ia akan selalu mengekor kepada orang/kelompok/penguasa/negara yang memegang kendali. Tinggal bagaimana kita mampu menatausahakannya, sehingga pola itu tidak semakin me-muruk-kan kita, malah mengubahnya sebagai pendorong semangat untuk bangkit dari ke-terpuruk-an, sehingga gap yang terjadi semakin tipis! ***
Pengakuan Perkins
Kompas, Sabtu,16 Juli 2005
Nama-nya John Perkins, warga Amerika Serikat yang mengungkapkan jaringan corporatocracy. Inilah ilmu tentang mencari untung sebanyak- banyaknya dengan memeras habis negara yang mudah dikelabui, seperti Indonesia.
Lewat bukunya, Confessions of An Economic Hit Man (2004), ia mengaku salah dan menyesali mengapa para pemimpin negaranya belum berubah. Ah, tak apa-apa karena di sini juga belum ada perubahan kok.
Perkins adalah economic hit man (EHM) untuk sebuah perusahaan konsultan MAIN di Boston, AS. Cara kerja mereka mirip dengan mafia karena menggunakan segala caranya termasuk membunuh atau mempekerjakan pelacurân untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi.
Ia menulis bahwa EHM bertanggung jawab atas terbunuhnya Presiden Panama Omar Torrijos dan Presiden Ekuador Jaime Roldos. Dua kepala negara di Amerika Latin ini mesti dilenyapkan karena menentang ilmu cari untung itu, yang dijalani Gedung Putih dan para eksekutif eksklusif.
Kita melakukan pekerjaan kotor. Tak ada yang tahu apa yang kamu lakukan, termasuk istrimu. Kamu mau ikut atau tidak? Kalau mau, kamu dilarang keluar dari kantor ini sampai mati, kata sang bos Perkins yang suatu hari tiba-tiba raib ibarat hantu.
Tugas pertama Perkins membuat laporan fiktif agar lembaga- lembaga bantuan (Perkins menyebut IMF, Bank Dunia, dan USAID) mau mengeluarkan utang. Dana itu disalurkan ke-proyek-proyek infrastruktur yang di-kerjakan berbagai perusahaan top AS, seperti Bechtel dan Halliburton.
Tugas kedua, Perkins harus membangkrutkan negeri penerima utang. Setelah tersandera utang setinggi gunung, barulah si negara penerima dijadikan kuda yang dikendalikan sang kusir.
Presiden negara pengutang akan ditekan supaya, misalnya, memberikan voting pro-AS di Dewan Keamanan PBB atau memberikan lokasi untuk pangkalan militer AS. Bisa juga Washington menekan agar negeri pe-ngutang menjual ladang minyak atau kekayaan alam lainnya.
Selama tiga bulan di tahun 1971 Perkins keliling Indonesia menyiapkan dongeng tentang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita (GNP) kita. Angka-angka itu digelembungkan setinggi mungkin mendekati langit ketujuh.
Angka-angka catutan itu dilaporkan kepada Bank Dunia atau IMF. Para eksekutif di situ juga tukang-tukang ngibul yang serentak menganggukkan kepala sambil berdecak kagum,
” Wow, Indonesian economy is going to be great, yes? ”
Bos Perkins bilang, Presiden AS Richard Nixon ingin Indonesia diperas sampai kering seperti kain pel habis dipakai melantai. Negeri ini ibarat real estat terbesar di dunia yang tak boleh jatuh ke tangan Uni Soviet atau China. Berbicara tentang minyak bumi, kita tahu bagaimana negara kita tergantung darinya. Indonesia bisa menjadi sekutu kuat kita dalam soal itu,kata bos Perkins, Charlie Illingworth, suatu kali di Bandung.
Corporatocracy antara elite politik dan bisnis AS itu disambut hangat para pejabat kita. Paling penting, rekening bank para pejabat itu tak boleh sampai tinggal keraknya doang seperti tungku penanak beras.
Maka orang-orang Gedung Putih, Bechtel, Halliburton, lembaga-lembaga bantuan, MAIN, dan para pejabat itu saling tersenyum dan mengedipkan mata. Proyek pembangkrutan (bukan pembangunan) Indonesia pun dimulai.
Maka dimulailah lingkaran setan utang luar negeri yang dielu-elukan oleh ideologi pembangunan. Bukan cuma mau bangun prasarana, baru bangun tidur pun para pejabat kita langsung kabur mau ngutang dulu ke kantor perwakilan IMF atau Bank Dunia.
Nah, persekutuan antara corporatocracy AS dan cleptocracy (penyakit klepto) yang diderita elite Orde Baru itu berjalan mesra selama puluhan tahun. Rakyat Indonesia bengong saja seperti obat nyamuk yang menemani orang lagi pacaran.
Tujuan rahasia pembangunan proyek-proyek infrastruktur itu, keuntungan sebanyak-banyaknya untuk Bechtel, Halliburton, dan sejumlah perusahaan AS. Tujuan rahasia lainnya, memperkaya penguasa dan keluarganya di sini agar loyal kepada jaringan corporatocracy tersebut.
Semakin banyak utang yang dipinjamkan ke Indonesia, semakin baik. Selama tiga bulan keliling Indonesia, Perkins menjadi EHM yang andal meskipun kadang kala terganggu hati nuraninya menyaksikan kemiskinan di sini.
Berkat pengalaman pertamanya di Indonesia, Perkins berkali-kali dipercaya melakukan tugasnya sebagai hit man di-berbagai negara. Secara diam-diam dia menyiapkan buku Confessions yang dia tulis antara lain sebagai ungkapan minta maaf.
Setelah peristiwa 11 September 2001 terjadi di New York City (AS), Perkins menjadi salah seorang warga AS yang berani bersikap kontroversial. Dia bilang, tak usah terkejut tragedi tersebut terjadi karena itu salahnya jaringan corporatocracy yang dulu bermain api dengan menjadikan Osama bin Laden sebagai sekutu.
Bin Laden didukung jaringan corporatocracy untuk mendongkel rezim di Afganistan yang pro-Uni Soviet. Perkins mengungkapkan pula bagaimana dirinya menyiapkan seorang pelacur kelas tinggi di AS untuk melayani kebutuhan seorang pangeran Arab Saudi sebagai bagian dari tugasnya di MAIN.
Anda sebaiknya membaca buku Perkins. Semoga ada penerbit di sini yang mau membeli hak penerbitan sekaligus menerjemahkannya supaya dibaca anak-anak dan cucu-cucu kita.
Setelah membaca buku Perkins, hati menggumamkan Siapa Suruh Datang Jakarta, lagu Manado yang tenar di kalangan demonstran. Sapa suruh jual Blok Cepu/Sapa suruh jual Blok Cepu/Sandiri suka sandiri rasa….
(e-mail: bas2806@kompas.com)
John Perkins : Confessions of an Economic Hit Man
by Chief Alchemist a.k.a Wiley Chin - March 28, 2005 Posted: 3:13:43 PM EDT
I read about John Perkins’, ‘Confession of an Economic Hitman’ on the latest issue of the mag, ‘Over the Edge’. On Sunday afternoon, I went to MPH Subang Jaya to look for this book. I couldn’t find it. I guess it’s not here yet. But I would really love to get my hand on this one. So, this conspiracy thing is for real after all. The events and happenings of our world is indeed shaped by the elites within the US government and powerful US-sponsored organizations and rich corporations of America.
I got the book at Kinokuniya, KLCC 2 days ago.
What is an Economic Hitman? Here’s what the author said;
JOHN PERKINS: Basically what we (Economic Hitmen) were trained to do and what our job is to do is to build up the American empire. To bring — to create situations where as many resources as possible flow into this country, to our corporations, and our government, and in fact we’ve been very successful. We’ve built the largest empire in the history of the world. It’s been done over the last 50 years since World War II with very little military might, actually. It’s only in rare instances like Iraq where the military comes in as a last resort. This empire, unlike any other in the history of the world, has been built primarily through economic manipulation, through cheating, through fraud, through seducing people into our way of life, through the economic hit men. I was very much a part of that.
Taken from the site, Democracy Now!
Confessions of an Economic Hit Man: How the U.S. Uses Globalization to Cheat Poor Countries Out of Trillions
http://www.democracynow.org/article.pl?sid=04/11/09/1526251
JOHN PERKINS - AUTHOR, LECTURER
John Perkins has lived four lives: as an economic hit man (EHM); as the CEO of a successful alternative energy company, who was rewarded for not disclosing his EHM past; as an expert on indigenous cultures and shamanism, a teacher and writer who used this expertise to promote ecology and sustainability while continuing to honor his vow of silence about his life as an EHM; and as a writer who, in telling the real-life story about his extraordinary dealings as an EHM, has exposed the world of international intrigue and corruption that is turning the American republic into a global empire despised by increasing numbers of people around the planet.
As an EHM, John’s job was to convince Third World countries to accept enormous loans for infrastructure development—loans that were much larger than needed—and to guarantee that the development projects were contracted to U.S. corporations like Halliburton and Bechtel. Once these countries were saddled with huge debts, the U.S. government and the international aid agencies allied with it were able to control these economies and to ensure that oil and other resources were channeled to serve the interests of building a global empire.
In his EHM capacity, John traveled all over the world—to Africa, Asia, Europe, Latin America, and the Middle East—and was either a direct participant in or witness to some of the most dramatic events in modern history, including the Saudi Arabian Money-laundering Affair, the fall of the shah of Iran, the death of Panama’s President Omar Torrijos, the subsequent invasion of Panama, and events leading up to the 2003 invasion of Iraq.
In 1980 Perkins founded Independent Power Systems, Inc (IPS), an alternative energy company. Under his leadership as CEO, IPS became an extremely successful firm in a high-risk business where most of his competitors failed. Many “coincidences” and favors from people in powerful positions helped make IPS an industry leader. John also served as a highly paid consultant to some of the corporations whose pockets he had previously helped to line—taking on this role partly in response to a series of not-so-veiled threats and lucrative payoffs.
After selling IPS in 1990, John became a champion for indigenous rights and environmental movements, working especially closely with Amazon tribes to help them preserve their rain forests. He wrote five books, published in many languages, about indigenous cultures, shamanism, ecology, and sustainability; taught at universities and learning centers on four continents; and founded and served on the board of directors of several leading nonprofit organizations.
One of the nonprofit organizations he founded and chaired, Dream Change Coalition (later simply Dream Change, or DC), became a model for inspiring people to attain their personal goals and, at the same time, to be more conscious of the impacts their lives have on others and on the planet, and for empowering them to transform their communities into more balanced and sustainable ones. DC’s Pollution Offset Lease for Earth (POLE) program offsets the atmospheric pollution we each create, while also helping indigenous people to preserve their forests and promoting earth-honoring changes in consciousness. DC has developed a following around the world and has empowered people to create organizations with similar missions in many countries.
During the 1990s and into the new millennium, John honored his vow of silence about his EHM life and continued to receive lucrative corporate consulting fees. He assuaged his guilt by applying much of the money he earned as a consultant to his nonprofit work. Arts & Entertainment television featured him in a special titled “Headhunters of the Amazon,” narrated by Leonard Nimoy. Italian Cosmopolitan ran a major article on his “Shapeshifting” workshops in Europe. TIME magazine selected Dream Change as one of the thirteen organizations in the world whose Web sites best reflected the ideals and goals of Earth Day.
Then came September 11, 2001. The terrible events of that day convinced John to drop the veil of secrecy around his life as an EHM, to ignore the threats and bribes, and to write Confessions of an Economic Hit Man. He believed he had a responsibility to share his insider knowledge about the role the U.S. government, multinational “aid” organizations, and corporations have played in bringing the world to a place where such an event could occur. He wanted to expose the fact that EHM are more ubiquitous today than ever before. He felt he owed this to his country, to his daughter, to all the people around the world who suffer because of the work he and his peers have done, and to himself. In this book, he describes the dangerous path his country is taking as it moves away from the original ideals of the American republic and into a quest for global empire.
Previous books by John Perkins include Shapeshifting, The World Is As You Dream It, Psychonavigation, The Stress-Free Habit, and Spirit of the Shuar.
John says: “We have entered one of the most important periods in human history, the Time of Prophecies. We have the opportunity to lift ourselves to new levels of consciousness. This time was foretold over the past centuries around the world. Now it is up to us -you and me- to make it happen. What a wonderful gift!”
Quill Awards nominee for Best Business Book!
Confessions of an Economic Hit Man has been nominated for the inaugural season of The Quill Awards—”a consumer-driven celebration of the written word created to inspire reading while promoting literacy.” The winners will be chosen by consumer voting and announced in an awards ceremony aired on NBC on October 22. Polls are now open, so take this opportunity to make your voice heard.
“This riveting look at a world of intrigue reads like a spy novel….Highly recommended…”
—Library Journal
In this shocking memoir, Confessions of an Economic Hit Man, John Perkins tells of his own inner journey from willing servant of empire to impassioned advocate for the rights of oppressed people. Covertly recruited by the United States National Security Agency and on the payroll of an international consulting firm, he traveled the world—to Indonesia, Panama, Ecuador, Colombia, Saudi Arabia, Iran and other strategically important countries. His job was to implement policies that promoted the interests of the U.S. corporatocracy (a coalition of government, banks, and corporations) while professing to alleviate poverty—policies that alienated many nations and ultimately led to September 11 and growing anti-Americanism. Within a few weeks of its release , Confessions of an Economic Hit Man landed on The New York Times Bestseller List, then 19 other bestseller lists including the Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, USA Today, Wall Street Journal, and Washington Post. The author has been interviewed repeatedly on national radio and television shows, including Amy Goodman’s Democracy Now, CSPAN’s Book TV, and PBS’ Now with David Brancaccio. And now the book is being published in 9 languages around the world. According to John Perkins, “It is accomplishing an important objective in inspiring people to think and talk and to know that we can change the world.”
“[A] gripping tell-all book….”
–Rocky Mountain News “John Perkins’ story is so astonishing it defies belief…. imagine the conceptual love child of James Bond and Milton Friedman.” –Boston Herald
“…compulsively readable and revealing.… Resisting threats and bribes, Perkins persisted and wrote his well-documented confessional. He has produced an unflinching and forceful insider’s look at how the U.S. government, multinational ‘aid’ organizations and corporations are following a dangerous path in their pursuit of oil and other resources.”
–Winnipeg Free Press
